Beberapa waktu yang lalu saya dan tim dari kantor menghadiri pertemuan koordinasi LPSE Nasional ke-8 di Jakarta. LPSE merupakan singkatan dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang merupakan salah satu program e-goverment pemerintah. Pemkot Yogyakarta telah mengawalinya untuk mengimplementasikan program tersebut pada tahun 2008 dan menjadi Pemerintah setingkat kabupaten/kota yang pertama bersama LPSE Sumbar, Jabar, Jatim, Kalimantan Tengah dan Gorontalo. Beruntung pada waktu itu kota yogyakarta memiliki kepala daerah yang komitmen tinggi dengan perubahan khususnya sektor pengadaan barang/jasa dimana sektor tersebut.
Sejak Tahun 2008 sampai tahun ini selalu ada inovasi untuk bergerak mencapai perubahan.
Selain LPSE Kota Yogyakarta juga menggandeng institusi luar yang turut menffunakan Layanan tersebut diantaranya

NO	INSTANSI
1	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2	Universitas Negeri Yogyakarta
3	Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
4	Akademi Teknologi Kulit
5	Pusdiklat Kemendagri
6	STAIN Purwokerto
7	Kepolisian Resort Kota Yogyakarta
8	Kejari Yogyakarta
9	RSUP Dr Sarjito
10	PT APB BATAN
11	Institut Seni Indonesia
12	Istana Negara Yogyakarta
13	Museum Benteng Vredeburg
14	Kejari Bantul
15	Balai PMD Kemendagri
16	P4TKM Kemendiknas
17	PN HI Tipikor
18	Badan Pertanahan Nasional  DIY
19	Kejaksaan Negeri Wonosari
20	RS Jogja
21	Kejaksaan Tinggi Yogyakarta
22	Radio Republik Indonesia Nusantara 2
23	TVRI Yogyakarta

Hingga saat ini Pemerintah Kota Yogyakarta tetap konsisten dalam penerapan e-procurement dan menjadi layanan yang dipercaya masyarakat untuk mengawal pengadaan barang/jasa. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan  pengukuran Indek Kepusan Masyarakat (IKM)pada Tahun 2012 sebesar 76,99 dari 12 unsur layanan dan dari 95 responden. Nilai 76,99 masuk kategori baik, dan tentunya LPSE Kota Yogyakarta menargetkan nilai sangat baik